JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyusun rencana program prioritas untuk tahun 2026 yang berfokus pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan konektivitas nasional. Rencana ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan APBN tahun 2026.
Program prioritas tahun 2026 akan melanjutkan berbagai proyek strategis nasional yang telah dimulai, dengan penekanan pada aspek keberlanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Infrastruktur sumber daya air, termasuk pembangunan bendungan dan sistem irigasi, akan tetap menjadi fokus utama mengingat pentingnya ketahanan air untuk ketahanan pangan nasional.
Pengembangan smart infrastructure dan penerapan green building concept akan menjadi tren baru dalam program 2026. Kementerian PUPR berencana untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan infrastruktur dan menerapkan standar konstruksi hijau yang lebih ketat pada proyek-proyek baru.
Program perumahan rakyat akan terus dilanjutkan dengan penekanan pada peningkatan kualitas dan kelayakan hunian. Selain pembangunan unit baru, program perbaikan permukiman kumuh dan peningkatan akses air minum serta sanitasi layak akan menjadi prioritas dalam rangka mencapai target pembangunan berkelanjutan.
Komisi V DPR RI memberikan masukan agar program 2026 lebih mempertimbangkan aspek pemerataan pembangunan infrastruktur. Anggota dewan menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal dan wilayah perbatasan dalam alokasi anggaran infrastruktur tahun depan.
Kementerian PUPR berkomitmen untuk menyempurnakan rencana program 2026 dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari Komisi V DPR RI dan pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan detail program dan pagu anggaran akan diselesaikan dalam waktu dekat untuk kemudian dibahas lebih lanjut dalam proses legislasi APBN 2026.