Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan beberapa usulan strategis mengenai pembangunan infrastruktur dan layanan dasar kepada Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, pada hari Kamis (19/6/2025). Usulan tersebut mencakup penguatan sektor transportasi darat, laut, udara, sumber daya air, serta penyelesaian masalah perumahan pasca bencana. Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menekankan kondisi infrastruktur jalan nasional di daerahnya yang merupakan salah satu yang terpanjang di Indonesia. Ia memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah pusat yang terus melanjutkan pembangunan, namun juga mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah ruas vital yang memerlukan perhatian lebih, seperti akses jalan menuju Gorontalo melalui wilayah utara Sulteng. "Alokasi anggaran pemeliharaan belum sebanding dengan panjang jalan nasional yang ada. Ini menjadi kendala mendasar dalam menjaga kualitas dan keamanan akses transportasi darat kami," ungkap Gubernur Anwar Hafid dalam forum tersebut. Gubernur juga menyoroti pentingnya optimalisasi pelabuhan, khususnya Pelabuhan Donggala yang terminal penumpangnya sudah setara dengan bandara, tetapi belum sepenuhnya beroperasi karena masalah sosial. Di sisi lain, Pelabuhan di Banggai Kepulauan dianggap sangat strategis untuk konektivitas antarpulau di wilayah kepulauan. Ia berharap pengembangan pelabuhan ini dapat kembali dimasukkan dalam program prioritas nasional setelah sebelumnya terpangkas akibat efisiensi anggaran. Usulan lain yang muncul adalah peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri di Palu menjadi bandara internasional dengan tipe tertentu. Hal ini dianggap sangat penting untuk mendukung mobilitas tenaga kerja asing dan arus logistik, mengingat tingginya aktivitas industri di Morowali serta keberadaan ribuan tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok. "Saat ini mereka masih masuk melalui Makassar atau Manado. Palu dilewati. Jika status bandara ditingkatkan, hal ini akan sangat mendukung efisiensi dan pengembangan kawasan industri," ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa beberapa kabupaten di Sulteng telah memiliki bandara domestik sebagai pendukung pariwisata dan pembangunan wilayah. Namun, Banggai Kepulauan menjadi satu-satunya daerah yang belum memiliki bandara, yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian.