ASEAN Harus Utamakan Damai, Indonesia Ingatkan Thailand-Kamboja Soal Gencatan Senjata

Jakarta - Dalam kapasitasnya sebagai salah satu negara pendiri dan anggota inti ASEAN, Indonesia menyuarakan keprihatinan mendalam atas konflik bersenjata yang kembali terjadi antara Thailand dan Kamboja. Sikap ini mencerminkan prinsip dasar ASEAN yang mengutamakan perdamaian, stabilitas, dan penyelesaian sengketa tanpa kekerasan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa eskalasi militer merupakan perkembangan yang disayangkan. Perkembangan ini bertentangan dengan semangat persaudaraan ASEAN.

Indonesia secara khusus mengingatkan kedua negara yang bertikai tentang komitmen mereka, tidak hanya dalam perjanjian bilateral Kuala Lumpur Peace Accord, tetapi juga dalam kerangka yang lebih luas yaitu komunitas ASEAN. Setiap anggota ASEAN memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban regional. Konflik bersenjata antar anggota dianggap dapat merusak fondasi kerja sama yang telah dibangun puluhan tahun. Solidaritas kawasan harus diuji dan diperkuat dalam situasi seperti ini.

Pernyataan Indonesia menekankan bahwa jalan satu-satunya yang dapat diterima adalah penyelesaian melalui diplomasi dan dialog. Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa komunikasi politik yang konstruktif harus segera dibuka kembali. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di dalam kerangka ASEAN dapat dimanfaatkan untuk mencari titik temu. Kekerasan bersenjata hanya akan meninggalkan luka dan menghambat pembangunan.

Baca Juga: Anak-Anak Menentukan Arah, Dinamika Baru Luxury Family Travel Di Era Generasi Alpha

Menyoroti potensi peran Indonesia yang lebih aktif, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto, memberikan perspektif tambahan. Dia menilai momentum ini dapat dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menawarkan jasa baik sebagai mediator. Peran mediator dari pemimpin negara ASEAN yang dihormati dinilai dapat memberikan wajah baru pada upaya perdamaian.

Hikmahanto menjelaskan bahwa mediasi seperti itu memiliki dasar kuat dalam hukum internasional, sebagaimana diamanatkan oleh Piagam PBB. Tindakan tersebut akan sejalan dengan tradisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Keberhasilan dalam mediasi akan meningkatkan kepemimpinan dan kredibilitas Indonesia di panggung regional maupun global. Inisiatif ini merupakan bentuk kontribusi nyata bagi perdamaian dunia.

Lebih dari sekadar isu keamanan, konflik ini juga mengandung ancaman ekonomi yang serius. Hikmahanto memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi ASEAN yang dinamis dapat terhambat oleh ketidakstabilan di perbatasan Thailand-Kamboja. Investor internasional mungkin akan mempertimbangkan kembali keputusan mereka di kawasan yang rawan konflik. Dampak ekonomi ini akan dirasakan oleh semua negara anggota, bukan hanya pihak yang bersengketa.

Dengan menyatakan posisinya, Indonesia berusaha mengingatkan semua pihak tentang "ASEAN Way" yang mengedepankan musyawarah, konsensus, dan non-intervensi militer. Seruan Indonesia diharapkan dapat mengingatkan Thailand dan Kamboja pada tanggung jawab mereka terhadap komunitas yang lebih besar. Stabilitas ASEAN adalah barang publik yang harus dilindungi bersama. Akhir dari konflik ini akan menunjukkan ketahanan dan efektivitas institusi regional dalam mengelola krisis internal.

---

ASEAN Dialog Diplomasi Hukum Internasional Konflik Perbatasan Perdamaian Kawasan Solidaritas Regional