Aset Era Gibran Dikenal Tidak Produktif, Solo Memerlukan Reformasi Dalam Pengelolaan Infrastruktur

Pemkot Solo menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengoptimalkan aset dan infrastruktur yang ditinggalkan oleh Wali Kota Gibran Rakabuming Raka. Meskipun berbagai proyek strategis telah selesai, catatan negatif dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2024 menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas pengelolaan pembangunan selama masa transisi.

Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Ariyanto Adhi Nugroho, berpendapat bahwa aset yang telah dibangun perlu segera diakselerasi fungsinya, baik sebagai pusat pelayanan publik maupun sebagai sumber pendapatan. Jika tidak, potensi aset tersebut justru dapat menjadi beban bagi APBD.

Dalam LKPj 2024, DPRD Kota Solo mencatat setidaknya 13 indikator yang tidak tercapai. Di antara indikator tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) tidak memenuhi target, tingkat pengangguran terbuka meningkat, penanggulangan kemiskinan tidak memberikan dampak yang signifikan, serta stagnasi kontribusi dari proyek strategis.

Ariyanto menyoroti beberapa infrastruktur seperti Terminal Tirtonadi Convention Hall, Solo Safari, dan Sentra IKM Srikayu yang secara fisik telah selesai, namun belum memberikan dampak ekonomi yang maksimal.

"Banyak fasilitas yang belum optimal karena tidak ada strategi pasca pembangunan. Bahkan ada sektor seperti industri mebel yang termasuk dalam kategori industri yang menurun," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis fungsi kota, sesuai dengan teori Lewis Mumford: meeting place, market place, dan circulation. Kota Solo, lanjutnya, sudah memiliki fondasi menuju arah tersebut—namun pemanfaatannya belum dilakukan secara sistematis.

Untuk aset yang berorientasi profit, Ariyanto menyarankan agar ada batas minimal kelayakan ekonomi. Sementara itu, aset publik yang berbasis pelayanan dapat dievaluasi berdasarkan willingness to pay masyarakat serta dampak tidak langsung terhadap PDRB.

"Aset harus mandiri secara operasional. Biaya perawatan, pencadangan, hingga perbaikan harus ditutupi dari pendapatan. Jangan sampai menjadi beban bagi APBD," tegasnya.

Sebagai solusi, ia menyarankan penguatan kerja sama dengan mitra swasta dengan parameter yang ketat dan terukur. Contoh sukses adalah Solo Safari yang dinilai berhasil.

Baca Juga: Kinerja Ekspor Sektor IKFT Tembus US$ 12,8 Miliar, Siap Dongkrak Ekonomi 2026

---

Tag DPRD Infrastruktur Solo UNS