Negosiasi Perdagangan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Memusatkan Perhatian Pada Tujuh Isu Ini, Tanpa QRIS Dan GPN!

Komisi XI DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Tim Negosiasi Indonesia yang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Tim negosiasi ini berupaya mendorong pemerintah AS agar tidak menerapkan tarif

perdagangan tinggi sebesar 32% yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, menyatakan bahwa dalam negosiasi

tersebut, diskusi hanya terfokus pada tujuh isu hambatan perdagangan. Dari tujuh isu tersebut, ia menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai sistem pembayaran yang diterapkan Indonesia, baik

melalui QRIS maupun GPN, yang menjadi perhatian AS dalam dokumen Foreign Trade Barriers yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR) pada akhir Februari 2025. "Kami telah mengonfirmasi

kepada tim yang melakukan negosiasi di Washington, apakah ada masalah ini (QRIS dan GPN)? Tidak ada. Hanya tujuh permasalahan yang disampaikan oleh pemerintah AS dan Indonesia untuk dibahas," tegas

Wihadi dalam program Money Talks CNBC Indonesia, Selasa (22/4/2025). Wihadi tidak memberikan rincian mengenai tujuh poin permasalahan perdagangan yang menjadi fokus utama dalam negosiasi antara RI

dan AS. Ia hanya menekankan bahwa poin utama dari tujuh isu tersebut adalah permintaan AS agar RI mengurangi pajak dan bea masuk impor untuk barang-barang dari AS. "Salah satu poinnya adalah

mengurangi pajak dan bea masuk impor untuk semua barang dari Amerika. Itu juga menjadi satu poin," ungkapnya. Poin utama kedua dari tujuh poin pembahasan adalah terkait dengan perluasan akses

pasar di Indonesia untuk komoditas tertentu asal AS yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, seperti komoditas energi.

Salah satu langkah yang telah diambil adalah impor minyak dari Amerika yang direncanakan oleh pemerintah Amerika di masa mendatang. Tentu saja, semua ini didasarkan pada kondisi pasar, kata Wihadi.

Namun, ia menekankan bahwa tim negosiasi hanya memberikan kesempatan agar komoditas dari AS dapat masuk ke Indonesia. Sementara itu, realisasi impornya akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar

di Indonesia. Karena ini adalah pasar bebas, maka pasar yang akan berbicara. Kita tidak lagi membahas tentang perlindungan atau keterbukaan, tetapi masyarakat yang akan menilai apakah produk ini cukup

untuk dikonsumsi atau dapat digunakan di Indonesia berdasarkan harga dan faktor lainnya. Oleh karena itu, saya serahkan kepada pasar untuk menentukan hal tersebut, jelasnya. Sebelumnya, Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Duta Besar USTR Jamieson Greer pada Kamis (17/4/2025) di AS. Dalam negosiasi

dengan Lutnick, Airlangga menawarkan pembelian dan impor dari AS untuk menyeimbangkan defisit perdagangan, termasuk pembelian produk energi (minyak mentah, LPG, dan bensin) serta peningkatan

impor produk pertanian dari AS (kedelai, tepung kedelai, dan gandum) yang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi di Indonesia.

Airlangga juga menegaskan komitmen Indonesia untuk berkolaborasi dalam bidang mineral kritis, dukungan investasi dari AS, serta komitmen untuk menyelesaikan isu Non-Tariff Barrier (NTB) yang menjadi

perhatian para pengusaha AS di Indonesia. Dalam rangkaian pertemuan antara Tim Negosiasi Teknis RI dan pemerintah AS, berikut adalah poin-poin negosiasi: 1. Komitmen Indonesia untuk Meningkatkan

Impor Energi dari AS, di mana RI mengungkapkan rencana untuk membeli gas alam cair (LNG) dan minyak mentah (sweet crude oil) sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan perdagangan. 2.

Peningkatan Impor Produk Pertanian dari AS, di mana Indonesia bersedia memperluas impor gandum dan produk hortikultura dari AS, yang selama ini menjadi andalan ekspor Negeri Paman Sam. 3. Fasilitasi

Investasi Perusahaan AS di Indonesia, di mana pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat proses perizinan dan memberikan kemudahan bagi perusahaan AS yang ingin memperluas bisnis di

Tanah Air. 4. Kerja Sama Strategis dalam Mineral Kritis, di mana Indonesia menawarkan kolaborasi dalam pengelolaan dan hilirisasi mineral penting, termasuk dalam rantai pasok global yang berkelanjutan.

Tag: Amerika Serikat GPN Indonesia Negosiasi Perdagangan QRIS