Kepala Daerah Di Sumsel Dapat Mengajukan Bangubsus Untuk Proyek Infrastruktur Yang Terhenti

Sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) berkesempatan untuk mengajukan pos anggaran bantuan keuangan khusus (BKBK) atau bantuan gubernur khusus (Bangubsus). Inisiatif Bangubsus ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur yang terhambat.

Alokasi dana dari APBD Sumsel ini merupakan komitmen Gubernur Sumsel, Herman Deru, pada periode kedua kepemimpinannya. Program ini sebelumnya telah dilaksanakan pada periode pertama (2018-2023).

"Sejak tahun 2018 (periode pertama), terdapat peluang pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh kabupaten/kota melalui bantuan gubernur. Bantuan ini ditujukan khusus untuk infrastruktur," jelas Deru pada Senin (14/4/2025).

Bangubsus yang disalurkan kepada 17 daerah tersebut didasarkan pada usulan dari pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, bantuan ini juga sejalan dengan visi dan misi bupati/wali kota, dengan tetap memperhatikan program-program super prioritas, prioritas, dan reguler, bukan berdasarkan luas wilayah atau jumlah penduduk.

"Super prioritas merujuk pada pengajuan yang berkaitan dengan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh daerah, namun terhambat oleh masalah keuangan dan belum dapat dilanjutkan," tambahnya.

Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menerima kunjungan kerja dari Komisi V DPR RI dalam acara ramah tamah yang berlangsung di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, pada Senin malam, 14 April 2025.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Komisi V di Kalimantan Tengah, yang bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengembangkan transportasi, menyediakan perumahan bagi masyarakat, serta menangani daerah-daerah yang tertinggal.

Dalam suasana yang akrab, Gubernur Agustiar mengungkapkan rasa terima kasihnya atas komitmen Komisi V dalam mendukung pembangunan di Bumi Tambun Bungai.

“Kunjungan ini merupakan kesempatan strategis untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Agustiar.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan di Kalimantan Tengah, terutama dalam hal infrastruktur dan konektivitas.

“Kami hadir secara langsung agar kebijakan yang diambil di pusat dapat sesuai dengan kebutuhan daerah. Pembangunan harus merata dan memberikan dampak yang nyata,” tegas Lasarus.

Acara ramah tamah ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kalimantan Tengah, anggota Komisi V DPR RI beserta mitra kerja, kepala perangkat daerah, serta tokoh masyarakat. Kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan sesi foto bersama, yang menjadi simbol harmonisasi antara DPR RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tag: Herman Deru Infrastruktur Kepala Daerah