Bagaimana Masa Depan Proyek Infrastruktur IKN Setelah Pemangkasan Anggaran PU Sebesar Rp 81 Triliun?

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami dampak signifikan akibat pemotongan anggaran yang besar. Total pemangkasan mencapai Rp 81 triliun dari total pagu anggaran yang ada. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran akan pengaruhnya terhadap proyek-proyek infrastruktur strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa efisiensi anggaran memaksa kementerian dan lembaga (KL) untuk memprioritaskan proyek-proyek yang dianggap penting. Basuki menegaskan bahwa IKN termasuk dalam kategori proyek prioritas tersebut.

Alokasi yang seharusnya dilakukan perlu mempertimbangkan prioritas, seperti swasembada pangan, pembangunan jalan, dan Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini berkaitan dengan Asta Cita, yang sangat bergantung pada keputusan tersebut," ujar Basuki saat ditemui setelah Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025).

Kementerian Pekerjaan Umum juga akan menerima tambahan anggaran berdasarkan informasi yang diperolehnya. Namun, ia tidak dapat memberikan rincian mengenai jumlah anggaran tersebut. Dengan demikian, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki alokasi anggaran yang lebih besar untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Negara.

Basuki menegaskan bahwa tugas yang diemban oleh pihaknya adalah mengelola sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya, serta menarik massa ke Ibu Kota Negara (IKN). Oleh karena itu, ia akan mengikuti langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Pekerjaan Umum terkait infrastruktur tersebut.

Pembangunan IKN untuk periode 2022 hingga 2024 merupakan kontribusi signifikan dari Kementerian PUPR. Sementara itu, Otorita IKN akan mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pembangunan proyek infrastruktur baru, terutama yang berkaitan dengan legislatif dan yudikatif. Secara bertahap, pengelolaan proyek-proyek PUPR yang telah selesai akan dialihkan kepada Otorita IKN.

"Saya bertugas untuk mengelola prasarana dan sarana yang telah dibangun oleh PUPR dan menarik kerumunan di sana. Jadi, saya rasa kita akan mengikuti arahan yang diberikan oleh Menteri PUPR," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan persetujuan untuk alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN pada tahun 2025-2028. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Terbatas yang berlangsung pada 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Ia akan mengajukan agar Rp 8,1 triliun dari total anggaran tersebut dapat segera dicairkan untuk mendukung pembangunan tahun ini.

"(Anggaran OIKN) yang dapat digunakan (setelah efisiensi) adalah Rp 5,2 triliun. Jadi, saya rasa kami akan diberikan waktu untuk melengkapi dokumen tambahan terkait Rp 8,1 triliun hingga besok," katanya.

Sebagai tambahan informasi, anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2025 mengalami pemotongan sebesar Rp 81,38 triliun, dari yang semula Rp 110,95 triliun, sehingga menjadi hanya Rp 29,57 triliun.

Baca Juga: Kinerja Ekspor Sektor IKFT Tembus US$ 12,8 Miliar, Siap Dongkrak Ekonomi 2026

---

Tag Anggaran PU Infrastruktur IKN