Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

AHY Mengungkapkan Masalah Infrastruktur Yang Dapat Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 8%

Jumat, 10 Jan 2025

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi dengan seluruh menteri yang berada di bawah Kemenko IPK pada hari ini. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengungkapkan berbagai permasalahan di masing-masing kementerian yang berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Untuk mencapai target tersebut, AHY menekankan pentingnya dukungan infrastruktur yang tepat dan efektif. Namun, masih terdapat berbagai tantangan di setiap kementerian. Contohnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diharapkan dapat membangun bendungan dan sistem irigasi guna mencapai swasembada pangan.

"Bagaimana sektor transportasi, baik darat, laut, maupun udara, serta perkeretaapian dapat memfasilitasi mobilitas manusia, barang, dan jasa, serta menurunkan biaya logistik. Selain itu, pengelolaan lahan dan tata ruang yang baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota juga dapat menciptakan kepastian hukum, hak atas tanah, serta meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah," ungkap AHY dalam sambutannya di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

AHY juga menyampaikan mengenai pembangunan kawasan pemukiman yang dapat membantu mengurangi backlog perumahan di tingkat nasional. Saat ini, terdapat sekitar 10 juta keluarga yang belum memiliki rumah, dan lebih dari 20 juta keluarga tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Kita perlu mencari solusi agar masyarakat, baik di kota maupun di desa, dapat hidup dengan lebih layak dan sehat. Selain itu, penting untuk terus membangun dan merevitalisasi kawasan transmigrasi di berbagai daerah, yang selama ini telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi pusat-pusat ibu kota, provinsi, serta kabupaten/kota," jelas AHY.

Dia menyatakan akan melanjutkan proyek besar pembangunan tanggul laut yang bertujuan untuk mengatasi risiko tenggelam yang dihadapi oleh masyarakat di pesisir Pantai Utara Jawa. Selain itu, dia juga berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas transportasi yang terjangkau di berbagai pulau dan daerah agar distribusi pembangunan semakin merata.

"Kami berupaya untuk menciptakan pusat-pusat kawasan transmigrasi yang ideal, yang akan menjadi proyek percontohan dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," tambah AHY.

Sebagai informasi, rapat ini membahas Rencana Kerja Tahun 2025 serta evaluasi menjelang 100 hari kerja. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh menteri di bawah Kemenko IPK, termasuk Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Beberapa wakil menteri juga turut hadir.


Tag:



Berikan komentar
Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.