Target Kuota Batubara Jambi Untuk Tahun 2024 Tidak Berhasil Dicapai, Sehingga Tim Transisi KADIN Jambi Memberikan Dukungan Terhadap Pembukaan Jalur Darat

Kamis, 02 Jan 2025

Pemerintah Provinsi Jambi tidak berhasil mencapai target kuota batubara yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia untuk tahun 2024. Dari total target sebesar 19 juta ton, hanya 11 juta ton yang berhasil direalisasikan. Situasi ini disebabkan oleh berbagai kendala, termasuk kemacetan di jalur nasional dan ketidakstabilan dalam angkutan sungai.

Gubernur Jambi, Al Haris, mengungkapkan bahwa hambatan-hambatan tersebut berpotensi mengakibatkan penurunan alokasi kuota batubara untuk tahun 2025.

“Pada hari ini, jumlah yang terangkut terpengaruh oleh kemacetan, masalah pada sungai, serta peralihan armada ke jalur lain, sehingga hingga akhir tahun hanya 11 juta ton yang dapat direalisasikan,” kata Al Haris di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Kegagalan dalam mencapai target pada tahun 2024 berdampak pada pengurangan kuota batubara untuk tahun 2025. Gubernur Jambi menjelaskan bahwa penetapan kuota oleh Kementerian ESDM didasarkan pada hasil capaian tahun sebelumnya. Dengan realisasi yang jauh dari target, kuota untuk tahun 2025 diperkirakan akan mengalami pengurangan yang signifikan.

"Kementerian ESDM mempertimbangkan jumlah angkutan setiap tahun. Untuk apa memiliki kuota yang besar jika realisasi yang diperoleh kecil? Oleh karena itu, berdasarkan hasil tahun 2024, kuota untuk 2025 akan berkurang," ujarnya.

Pada tahun 2023, kuota batubara Provinsi Jambi mencapai 39 juta ton, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2024.

Dalam upaya mencapai target batubara, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengadakan rapat evaluasi terkait Instruksi Gubernur (Ingub) Jambi Nomor 1/INGUB/DISHUB/2024 bersama perwakilan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB). Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang ada di lapangan dan mencari solusi agar target kuota dapat tercapai tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi tetap berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola angkutan batubara. Langkah-langkah strategis, termasuk optimalisasi jalur sungai dan pengelolaan jalur darat, akan dipertimbangkan dengan seksama.

Kita perlu menemukan solusi yang seimbang antara kepentingan pengusaha, kebutuhan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Rapat evaluasi akan menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, ujar Al Haris.

Di sisi lain, Juru Bicara Tim Transisi KADIN Jambi, Robert Samosir, menekankan pentingnya inovasi untuk mengatasi masalah distribusi batubara yang selama ini menjadi tantangan besar bagi Provinsi Jambi. Ia memberikan apresiasi terhadap upaya evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov Jambi terkait Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1/INGUB/DISHUB/2024 yang bertujuan untuk memperbaiki sistem transportasi.

“Ketidakberhasilan dalam mencapai kuota harus dijadikan pelajaran. Diperlukan solusi yang inovatif, termasuk pengelolaan jalur darat yang lebih baik dan optimalisasi jalur sungai yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal,” kata Robert Samosir.

Robert Samosir juga menyatakan bahwa Tim Transisi KADIN Jambi mendukung pembukaan kembali jalur darat untuk angkutan batubara dengan pengaturan yang khusus. Ia berpendapat bahwa jalur darat yang sebelumnya ditutup dapat dikelola dengan sistem operasi terbatas untuk mempercepat proses distribusi.

“Kami mendukung pembukaan kembali jalur darat dengan pengawasan yang ketat. Langkah ini dapat menjadi solusi sementara untuk mengatasi kendala pada jalur sungai, sekaligus mengurangi beban pada pelabuhan sungai yang sering mengalami kemacetan,” jelasnya.

Namun, ia menekankan bahwa pembukaan jalur darat perlu diimbangi dengan pengembangan infrastruktur dan penerapan regulasi yang ketat untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, seperti kemacetan dan kerusakan jalan.

Selain itu, KADIN Jambi juga mendorong percepatan pemanfaatan jalur khusus batubara sebagai fondasi distribusi batubara. Robert Samosir juga merekomendasikan peningkatan investasi dalam infrastruktur pelabuhan dan armada kapal angkut, serta pengelolaan logistik yang lebih terintegrasi.

“Jalan khusus batubara merupakan aset penting yang harus dioptimalkan. Kerja sama antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun sistem logistik yang efisien dan berkelanjutan,” tutupnya.


Tag:



Berikan komentar
Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.