Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo melaksanakan gerakan pangan terjangkau dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang ke-44, yang berlangsung di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan setempat pada hari Rabu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Gorontalo Utara, Ajuba Talib, menyatakan bahwa Hari Pangan Sedunia muncul dari kesadaran bahwa isu pangan adalah tanggung jawab global yang memerlukan kolaborasi antarnegara. Perayaan ini telah resmi dilaksanakan sejak konferensi FAO ke-20 pada tahun 1979, melibatkan lebih dari 150 negara anggota. Tanggal 16 Oktober dipilih karena bertepatan dengan hari berdirinya FAO, yang menjadi simbol kerjasama global dalam mengatasi krisis pangan dan mendorong distribusi pangan yang adil. Dalam menghadapi tantangan ini, FAO menekankan pentingnya pengelolaan air yang efisien melalui inovasi dalam sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan pengelolaan air yang lebih baik, kita dapat meningkatkan produksi pangan dengan sumber daya yang ada. Bagi daerah ini, Ajuba menambahkan bahwa peringatan Hari Pangan Sedunia merupakan kesempatan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan stabilitas harga bahan pokok. "Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalin sinergi dan kerjasama dengan daerah tetangga guna memastikan ketersediaan pangan serta mencegah lonjakan harga yang dapat menyebabkan inflasi," ujarnya. Peringatan Hari Pangan Sedunia juga dimeriahkan dengan gerakan pangan terjangkau yang menawarkan berbagai bahan pangan, seperti beras lokal seharga Rp12 ribu per kilogram, beras SPHP Rp12.500 per kilogram, minyak kelapa Rp35 ribu per kilogram, telur per bak (30 butir) Rp55 ribu, bawang merah Rp30 ribu, bawang putih Rp45 ribu, cabai rawit Rp60 ribu, dan tomat Rp10 ribu. Selain itu, pihaknya juga mengkampanyekan pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai sumber makanan, seperti ubi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Kegiatan ini dihadiri oleh Dandim 1314 Letkol Inf Rayner D.R. Wajong, Kasie Datun Kejari Ravid Muhit, perwakilan Polres, para pimpinan organisasi perangkat daerah