Para Ekonom Mendorong Pemerintah Daerah Untuk Secara Proaktif Memanfaatkan Pembangunan Infrastruktur

Ekonom Senior dari Center of Reform on Economics (Core), Ina Primiana, menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih proaktif dalam memanfaatkan pembangunan infrastruktur yang masif, agar dampak berkelanjutan (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal dapat dirasakan secara maksimal. 

  "Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah. Ketika infrastruktur dibangun, masyarakat yang sebelumnya memiliki pekerjaan mungkin kehilangan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menggantikan pekerjaan tersebut atau mencari cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta sumber-sumber pertumbuhan di daerah tersebut," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta pada hari Senin.

  Ia menambahkan, meskipun pembangunan infrastruktur telah berlangsung secara masif dalam satu dekade terakhir (2014-2024) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dampak Economic Value Added (EVA) yang dirasakan di setiap daerah masih belum optimal.

  Hal ini disebabkan oleh masih adanya masyarakat yang kurang mampu di sekitar area pembangunan.

  "Di lokasi-lokasi di mana tol dibangun, masih banyak terjadi kemiskinan," tuturnya.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi pengembangan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing. 

   Langkah ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang bersifat dua arah, sehingga dapat terwujud ekosistem yang saling terhubung antara kebutuhan investasi infrastruktur dan kompetensi SDM yang ada. 

   "Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keselarasan antara kebutuhan infrastruktur di suatu daerah dengan ketersediaan SDM yang sesuai," ujarnya. 

   Selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah berhasil dibangun 43 bendungan baru yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. 

   Pembangunan bendungan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan air dan ketahanan pangan di tingkat nasional. 

   Selain itu, pencapaian pemerintahan Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur dasar juga mencakup pengembangan konektivitas jalan tol dan perbaikan jalan di daerah. 

   Selama periode 2014 hingga 2024, telah dibangun total 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, dan 6.000 kilometer jalan nasional.

Tag: Center Of Reform On Economics Core Ekonom Senior Ina Primiana Infrastruktur