Pemerintah Perketat Pengawasan Lingkungan Untuk Sektor Pertambangan

Jakarta - Inisiatif perbaikan tata kelola pertambangan yang diumumkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menempatkan pengawasan sebagai elemen penting. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Sistem pengawasan multi-level akan diterapkan untuk mencakup seluruh tahapan operasi pertambangan.

Mekanisme pengawasan akan mencakup aspek pencegahan dan penindakan. Inspeksi rutin dan mendadak akan dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan perusahaan. Teknologi drone dan satellite imaging akan dimanfaatkan untuk memantau area pertambangan yang sulit dijangkau.

Database terintegrasi sedang dikembangkan untuk mendukung pengawasan yang efektif. Sistem ini akan menghubungkan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Informasi mengenai izin, kinerja lingkungan, dan laporan masyarakat akan terintegrasi dalam satu platform.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan didorong melalui kanal pengaduan yang mudah diakses. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran lingkungan melalui berbagai platform digital. Mekanisme respons cepat akan diterapkan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.

Kapasitas aparat pengawas ditingkatkan melalui program pelatihan berkelanjutan. Aparat akan dibekali dengan pengetahuan teknis dan hukum yang memadai. Kerja sama dengan institusi pendidikan akan dijalin untuk pengembangan kurikulum pelatihan.

Penilaian risiko lingkungan menjadi dasar dalam menentukan intensitas pengawasan. Perusahaan dengan risiko lingkungan tinggi akan mendapatkan pengawasan lebih ketat. Analisis dampak lingkungan harus diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan operasi.

Sistem insentif dan disinsentif akan diterapkan untuk mendorong kepatuhan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan baik akan mendapatkan kemudahan perizinan. Sebaliknya, pelanggar akan menghadapi pembatasan kegiatan usaha.

Bahlil menekankan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk mengubah perilaku perusahaan. Kultur kepatuhan terhadap peraturan lingkungan harus dibangun untuk menciptakan industri pertambangan yang bertanggung jawab.

Baca Juga: PLTS 100 GW Jadi Prioritas, Prabowo Tekankan Pentingnya Kemandirian Energi Nasional

---

Tag Kebijakan Bahlil Lingkungan Hidup Penegakan Hukum Pengawasan Pertambangan Sektor Pertambangan