Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

AHY Menekankan Signifikansi Data Iklim Dalam Pengembangan Infrastruktur

Selasa, 25 Mar 2025

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan bahwa pembangunan infrastruktur nasional harus berlandaskan pada data risiko iklim dan bencana, bukan hanya pada pertimbangan fisik dan ekonomi semata. "Pembangunan infrastruktur nasional di masa mendatang harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai risiko. Kita perlu memulai dengan data yang tepat dan pendekatan yang ilmiah, termasuk informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang selama ini dikelola oleh BMKG," ungkap AHY dalam acara peringatan Hari Meteorologi Dunia 2025 yang diselenggarakan secara daring pada Senin (24/3/2025).

Saat ini, tantangan dalam pembangunan semakin rumit akibat perubahan iklim. Selain itu, bencana alam yang semakin sering terjadi dan tingginya kerentanan ruang hidup masyarakat juga menjadi perhatian. Oleh karena itu, AHY menyatakan bahwa strategi pembangunan ke depan harus bersifat tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Setiap tahap pembangunan, mulai dari perancangan hingga pelaksanaan, harus mengutamakan prinsip ketahanan terhadap bencana. "Ketahanan iklim dan kebencanaan seharusnya tidak hanya menjadi konsep dalam dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur, tetapi harus diimplementasikan sebagai praktik utama dalam setiap tahap pembangunan," ungkapnya. AHY juga menekankan pentingnya integrasi data ilmiah ke dalam sistem perencanaan pembangunan dan tata ruang nasional. Ia berpendapat bahwa langkah ini diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. "Dari perancangan teknis infrastruktur, pemilihan lokasi, hingga strategi operasional, semuanya harus mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim," tambahnya.

Salah satu contohnya adalah banjir yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, beberapa minggu yang lalu. Mengenai masalah ini, AHY menyatakan bahwa perlu ada solusi yang bersifat permanen dan berbasis ilmiah. "Kita harus mengidentifikasi masalah yang sebenarnya bersifat klasik, namun solusi untuk masalah klasik ini tidak boleh bersifat klasik juga; harus ada terobosan-terobosan yang berani," ujarnya.

AHY mengajak BMKG, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, serta komunitas lokal untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem pembangunan yang responsif terhadap risiko. "Melalui sinergi, kita dapat memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak menjadi sumber kerentanan, melainkan menjadi benteng pertahanan kita di masa mendatang," ungkapnya.


Tag:



Berikan komentar
Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.