Kementerian Komunikasi dan Digital, bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berupaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di ruang digital dengan memblokir 1,3 juta konten perjudian online. "Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan tim dalam acara penting ini. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja BPK RI merupakan momen bersejarah bagi kami, karena ini adalah yang pertama kali dilakukan di Kemkomdigi," ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam keterangan resminya di Jakarta, pada hari Sabtu. Saat membuka acara penyerahan LHP BPK RI di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta pada hari Jumat (2/5), Meutya menjelaskan bahwa dari tanggal 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, Kemkomdigi telah menangani lebih dari 1,3 juta konten perjudian, yang terdiri dari 1.192.000 situs judi dan 127.000 konten di media sosial. "Angka-angka ini menunjukkan adanya ancaman serius di dunia digital yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban nasional," ujarnya. Kemkomdigi telah meluncurkan berbagai inisiatif strategis, termasuk Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), sebuah kebijakan yang mewajibkan platform digital untuk menanggapi konten berisiko tinggi dalam waktu 4 jam dan konten negatif lainnya dalam 24 jam. Selain itu, Peraturan Pemerintah mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas) juga telah diterbitkan untuk memperkuat perlindungan anak di internet. Ia juga memberikan penghargaan terhadap kinerja Kemkomdigi yang dianggap progresif. Akhsanul juga menekankan penyelesaian kerugian negara yang menunjukkan kemajuan yang signifikan, sambil mendorong agar sisa kasus yang belum diselesaikan segera ditindaklanjuti. "Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang kuat dari jajaran Komdigi selama pemeriksaan semester II tahun 2024. Semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut demi memperkuat ketahanan digital bangsa," ujarnya. Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.