MTI Berharap Agar Perbaikan Infrastruktur Dapat Terus Dilakukan Di Masa Pemerintahan Yang Baru

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menegaskan pentingnya kelanjutan pembangunan infrastruktur di era pemerintahan yang baru, dengan berbagai perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045, transportasi seharusnya dipandang sebagai kebutuhan dasar, sejajar dengan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Ketersediaan transportasi yang memadai berkontribusi pada kemajuan suatu daerah dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Djoko Setijowarno di Jakarta, pada hari Minggu.

Ia juga menekankan bahwa meskipun pembangunan Jalan Tol Trans Jawa telah memberikan banyak keuntungan dalam hal kelancaran transportasi orang dan barang, hal ini belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor logistik.

Infrastruktur tersebut memang telah memperlancar arus transportasi, mengurangi waktu perjalanan hingga 50 persen, menekan biaya logistik menjadi 14 persen, serta meningkatkan mobilitas orang, distribusi barang, dan pertumbuhan sektor jasa.

Namun, rata-rata pendapatan yang diterima oleh para pengemudi angkutan barang jarak jauh hanya sekitar Rp500 ribu per minggu, disebabkan oleh masih adanya praktik pungutan liar.

Djoko menekankan bahwa selain mengatasi praktik pungutan liar, pemerintahan yang akan datang juga harus memperbaiki layanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang sudah tidak memadai di beberapa lokasi.

“Modernisasi layanan UPPKB harus segera dilakukan dengan penerapan sistem weigh in motion (WIM) dan peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang terletak jauh dari pusat kota,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa penanganan kendaraan yang over dimension dan over load (ODOL) perlu ditingkatkan, mengingat kecelakaan yang melibatkan angkutan barang masih sering terjadi.

“Namun, seringkali pengusaha angkutan barang dan pemilik barang tidak bertanggung jawab atau tidak mendapatkan sanksi hukum. Sopir truk menjadi korban dari sistem angkutan logistik yang masih kacau di negara ini. Presiden yang baru harus segera mengambil tindakan dengan mengeluarkan instruksi presiden untuk menyelesaikan masalah angkutan barang,” kata Djoko.

Ia juga mengungkapkan bahwa infrastruktur rel dan transportasi air belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengangkutan logistik.

Menurutnya, perlu ada kesetaraan biaya angkutan antara jalan raya dan rel, mengingat pengangkutan logistik menggunakan kereta api masih dikenakan PPN dan track access charge (TAC), serta menggunakan bahan bakar non-subsidi, sehingga tarif transportasi kereta api menjadi tinggi.

Keselamatan transportasi masih dianggap sebagai isu yang sangat serius, terutama dalam konteks transportasi darat.

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keselamatan transportasi adalah dengan mengadakan kembali Program Rute Anak Selamat Sekolah (RASS) serta mengintegrasikan pendidikan tentang disiplin berlalu lintas ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah.

"Sarana transportasi air yang mengangkut siswa ke sekolah di pulau-pulau kecil, danau, dan sungai juga perlu dilengkapi dengan pelampung," tambah Djoko.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 - 2029 setelah mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Minggu.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa sebanyak 709 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI juga dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, pemimpin partai politik, dan perwakilan dari negara sahabat.

Tag: Infrastruktur Jalan Tol Trans Jawa MTI Transportasi