Pariwisata Di Bali Perlu Bersifat Inklusif Untuk Mencapai Keberlanjutan

I Nengah Dasi Astawa, seorang pengamat kebijakan publik, menekankan pentingnya menciptakan pariwisata yang inklusif di Bali untuk mencapai keberlanjutan. Menurutnya, inklusivitas melibatkan partisipasi masyarakat lokal secara luas, baik dalam investasi maupun peluang ekonomi di sektor pariwisata. "Pariwisata inklusif memberikan akses kepada masyarakat Bali. Semua orang diberikan akses tanpa ada hambatan. Itulah yang disebut pariwisata inklusif," ujarnya dalam Diskusi Pariwisata: Menjadikan Pariwisata Bali Berkualitas dan Berkelanjutan di Badung, Selasa (20/5/2025). Dasi juga mengakui bahwa praktik pariwisata di Bali saat ini belum sepenuhnya terbuka bagi masyarakat lokal. Ia mencatat adanya ketimpangan antara konsep inklusif dan eksklusif dalam pengelolaan destinasi wisata. "Kenyataannya saat ini masih campur aduk. Sebagian inklusif, sebagian eksklusif," katanya. Ia memberikan contoh adanya kawasan yang disebut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan ITDC Nusa Dua sebagai bentuk pariwisata eksklusif yang belum sepenuhnya melibatkan masyarakat Bali secara merata.

Meskipun demikian, Dasi menolak pandangan bahwa area-area tersebut perlu dihapus. Ia justru mendorong penerapan pendekatan kolaboratif untuk memperluas akses bagi masyarakat lokal. "Kolaborasi harus dilakukan. Yang sudah ada harus dilanjutkan, tetapi aksesibilitas harus dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat Bali. Dengan memberikan akses, kita menciptakan sistem yang egaliter. Semua harus memiliki kesempatan yang sama," tegasnya. Dasi juga menyoroti kesenjangan antara citra Bali sebagai destinasi kelas dunia dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu indikatornya adalah rendahnya Upah Minimum Regional (UMR) di Bali yang menurutnya mencerminkan partisipasi masyarakat lokal yang belum optimal dalam industri pariwisata. "Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mengapa kita tidak menjadi tuan rumah? Karena kita tidak memanfaatkan peluang itu. Jangan menyalahkan orang lain. Kita sendiri yang harus merebut peluang tersebut. Jangan terburu-buru memberikan kepada orang lain, agar kesejahteraan kita meningkat," ujarnya yang juga menjabat sebagai Direktur Politeknik El Bajo Commodus. Pemerintah Harus Tegas Tegakkan Regulasi. Dalam kesempatan itu, Dasi juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan iklim pariwisata yang adil dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan penegakan hukum dan regulasi secara konsisten. "Pemerintah harus hadir dengan menegakkan regulasi, agar tidak ada praktik-praktik ilegal yang masuk," pungkasnya.

Ia menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Bali hanya dapat tercapai jika mereka berperan aktif sebagai pelaku utama dalam industri pariwisata. "Kesadaran akan hal ini akan meningkat jika kita turut berpartisipasi. Jika kita hanya menjadi penonton, kesejahteraan tidak akan tercapai. Intinya, masyarakat Bali harus berperan sebagai pelaku dalam sektor pariwisata, bukan sekadar penonton," ujarnya.

Tag: Bali Pariwisata